Pemkab Samosir Adakan FGD untuk Penyusunan RDTR Pangururan 2026-2046
Pemerintah Kabupaten Samosir baru-baru ini menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk merumuskan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk Wilayah Perencanaan Kecamatan Pangururan, yang direncanakan berlaku dari tahun 2026 hingga 2046. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Samosir pada tanggal 18 September 2026.
Tujuan dan Manfaat FGD
Kegiatan FGD ini diadakan untuk mengumpulkan ide, pandangan, serta data penting dari berbagai pihak yang berkepentingan, sebagai fondasi dalam penyusunan RDTR yang lebih menyeluruh. Acara ini dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang relevan, pemangku kepentingan, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.
Pembukaan oleh Asisten II Sekdakab Samosir
Hotraja Sitanggang, Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir, secara resmi membuka acara tersebut. Dalam sambutannya, Hotraja menekankan pentingnya pengumpulan informasi dan data yang lengkap agar perencanaan pembangunan di masa mendatang dapat dilakukan secara optimal serta mencerminkan kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa RDTR adalah instrumen penting yang mengarahkan pemanfaatan ruang agar pembangunan berlangsung tertib dan terarah, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
“RDTR ini adalah peta jalan kita ke depan. Setiap titik ruang harus memberikan manfaat bagi masyarakat serta memiliki kejelasan dalam peruntukan dan pola ruangnya,” ujar Hotraja, menekankan pentingnya dokumen ini.
Sinkronisasi dengan Dokumen Perencanaan Lain
Hotraja juga menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi RDTR dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan rencana aksi. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi konflik dalam implementasinya di masa yang akan datang.
“Kami berharap RDTR yang disusun dapat menjawab tantangan dan perkembangan Kabupaten Samosir ke depan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan yang konstruktif dari semua peserta FGD, berdasarkan kondisi serta kebutuhan yang ada di lapangan,” tambahnya.
Karakteristik Khusus Kabupaten Samosir
Hotraja menekankan karakteristik Kabupaten Samosir yang terletak di kawasan Danau Toba, yang memerlukan pengaturan ruang yang kompleks. Penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pembangunan, dan pelestarian lingkungan. Terlebih lagi, Kecamatan Pangururan sebagai ibu kota Kabupaten Samosir ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), sehingga memerlukan penataan ruang yang jelas untuk mendukung pertumbuhan kawasan.
“Sebagai ibu kota kabupaten, Pangururan memiliki dinamika dan kebutuhan pembangunan yang unik. Oleh karena itu, RDTR harus mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan,” jelasnya. Hotraja berharap proses penyusunan RDTR dilakukan dengan serius dan partisipatif, sehingga dokumen yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan dapat menjadi pedoman pembangunan selama dua dekade ke depan.
Keterlibatan Seluruh OPD
Hotraja juga meminta agar semua OPD yang terlibat memberikan kontribusi melalui data dan informasi yang diperlukan. Ia mengingatkan bahwa kelengkapan data sangat memengaruhi kualitas dokumen RDTR yang akan dihasilkan.
“RDTR ini harus mencerminkan aspirasi masyarakat, potensi alam, serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Mari kita sampaikan semua informasi dan data yang dibutuhkan agar dokumen ini benar-benar dapat menjadi pedoman yang relevan untuk 20 tahun ke depan,” ungkapnya.
Pemaparan Konsultan tentang Penyusunan RDTR
Dalam forum diskusi tersebut, Konsultan dari PT Bumi Toran Kencana Jenius memberikan pemaparan mengenai kerangka umum dan rencana awal penyusunan RDTR untuk Wilayah Perencanaan Kecamatan Pangururan. Ditekankan bahwa penyusunan RDTR akan diarahkan untuk menciptakan ruang yang produktif dan berkelanjutan, memenuhi kebutuhan pembangunan saat ini tanpa mengabaikan kepentingan generasi mendatang.
Tata ruang yang direncanakan juga diharapkan dapat menciptakan kawasan yang aman dan nyaman untuk dihuni, serta mendukung aktivitas produktif masyarakat. Selain itu, RDTR yang disusun nantinya akan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), yang akan mempermudah dalam pemanfaatan ruang serta kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.
