Kapolda Sulteng Tegaskan Larangan Bakar Lahan, Jajaran Siap Tindaklanjuti Arahan Kapolri

Jakarta – Dalam upaya untuk menjaga keselamatan masyarakat dan lingkungan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) semakin memperkuat tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh pelosok tanah air. Ancaman kebakaran yang masih marak terjadi akibat praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, menjadi perhatian serius bagi instansi terkait, mengingat dampaknya yang bisa sangat merugikan bagi kesehatan masyarakat dan ekosistem.

Pentingnya Larangan Bakar Lahan

Larangan bakar lahan bukan hanya sekadar kebijakan, melainkan suatu keharusan yang harus diimplementasikan dengan tegas. Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1895/VIII/OPS.1.2./2026 yang dikeluarkan pada 31 Agustus 2026, menjadi pedoman bagi seluruh Kapolda di Indonesia untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengatasi potensi karhutla. Hal ini menunjukkan komitmen Polri untuk menanggulangi masalah tersebut secara menyeluruh.

Dalam surat tersebut, jajaran kepolisian diinstruksikan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pembakaran lahan. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran yang dapat menyebabkan kerugian besar dan risiko bagi kesehatan masyarakat.

Dukungan dari Pemerintah Daerah

Polri juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan yang mengatur larangan pembakaran lahan. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan evaluasi terhadap regulasi yang masih memberikan celah bagi praktik pembakaran. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan kepolisian, diharapkan kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif.

• Penguatan kebijakan lokal untuk melarang pembakaran lahan.
• Evaluasi regulasi yang mengizinkan praktik pembakaran.
• Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait.
• Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya karhutla.
• Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar.

Koordinasi Lintas Sektoral

Upaya pencegahan karhutla tidak bisa dilakukan secara terpisah. Oleh karena itu, Polri memperkuat koordinasi lintas sektoral dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan, TNI, dan perusahaan-perusahaan perkebunan. Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan rencana aksi yang komprehensif dalam menghadapi ancaman kebakaran.

Menurut Kombes Pol Achmad Muhaimin, Kabidhumas Polda Sulawesi Tengah, Polda Sulteng bersama seluruh jajarannya siap untuk menindaklanjuti arahan Kapolri. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah penerbitan Maklumat tentang Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan. Selain itu, Polda Sulteng juga aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla dan Kekeringan di wilayah Sulawesi Tengah, yang melibatkan Forkopimda.

Langkah Strategis di Lapangan

Kapolda Sulteng menekankan bahwa langkah-langkah strategis telah diterapkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Dalam rakor tersebut, semua pihak bersepakat untuk menyatukan persepsi dan langkah dalam penanganan karhutla serta dampak kekeringan yang terjadi di Sulteng. Hal ini menunjukkan komitmen bersama dalam mengatasi masalah yang kian kompleks ini.

Selain itu, Polri juga telah menginstruksikan pelaksanaan apel siaga di tingkat Polres, meningkatkan kemampuan personel Satbrimob dan Samapta, serta mempersiapkan Satgas Aman Nusa II untuk menghadapi potensi karhutla. Semua ini merupakan bagian dari strategi menyeluruh untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan.

Keterlibatan Masyarakat

Peran masyarakat sangat vital dalam upaya pencegahan karhutla. Polri mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif melalui pembentukan Satgas Karhutla, relawan penanggulangan api, serta pembangunan embung dan sekat kanal. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Selain itu, pelaksanaan kelas aman asap bagi pelajar di wilayah yang rawan kebakaran juga menjadi salah satu inisiatif untuk mendidik generasi muda tentang bahaya karhutla. Dengan pengetahuan yang baik, diharapkan mereka dapat menjadi agen perubahan di lingkungan mereka.

Penerapan Sanksi yang Tegas

Polri menegaskan bahwa setiap pelanggaran terkait larangan bakar lahan akan ditindak secara tegas. Sanksi yang diberlakukan bisa berupa sanksi administratif, denda, hingga pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen Polri untuk menegakkan hukum dan melindungi lingkungan.

Kombes Pol Achmad Muhaimin mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Jika menemukan titik api atau aktivitas pembakaran lahan, masyarakat diminta untuk segera melapor kepada pihak kepolisian. Keterlibatan masyarakat dalam melaporkan kejadian tersebut sangat penting untuk mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar.

Kesadaran Bersama dalam Mencegah Karhutla

Pencegahan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Setiap individu diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat. Dengan tidak melakukan pembakaran dalam membuka lahan, kita semua dapat berperan aktif dalam mencegah bencana kebakaran yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan.

• Jaga kebersihan lingkungan sekitar.
• Laporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang.
• Ikuti edukasi tentang penanggulangan kebakaran.
• Berkolaborasi dengan komunitas untuk program pencegahan.
• Dukung kebijakan pemerintah dalam pelarangan bakar lahan.

Polda Sulteng menegaskan bahwa sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah meluasnya karhutla, terutama di tengah kondisi kekeringan yang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Dengan kerjasama yang solid, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi semua.