Bupati Aneng Resmi Lantik Anggota BPD dari Seluruh Wilayah Siantan
Pada Selasa, 11 Agustus 2026, Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari seluruh Kecamatan Siantan. Acara tersebut berlangsung di Gedung BMPS Kecamatan Siantan, dan dihadiri oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengembangan pemerintahan desa.
Pentingnya Peran BPD dalam Pemerintahan Desa
Dalam sambutannya, Bupati Aneng menekankan betapa krusialnya peran BPD sebagai mitra strategis pemerintah desa. Ia mengatakan bahwa BPD memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang tidak hanya demokratis tetapi juga akuntabel dan profesional. Tujuan utama dari BPD adalah untuk memastikan kepentingan masyarakat selalu diutamakan dalam setiap kebijakan yang diambil.
Bupati Aneng juga mengingatkan bahwa jabatan yang diemban oleh anggota BPD merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati, baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh BPD harus didasarkan pada integritas dan komitmen terhadap masyarakat.
Menjalankan Tugas dengan Integritas
Dalam acara pelantikan tersebut, Bupati Aneng menyampaikan harapannya agar seluruh anggota BPD dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. “Pelantikan ini merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya berharap seluruh anggota BPD dapat menjalankan tugas dengan integritas dan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa penyesuaian masa jabatan kepala desa dan keanggotaan BPD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 bertujuan untuk memperkuat kesinambungan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD harus memiliki peran yang strategis dalam pengambilan keputusan dan penyampaian aspirasi masyarakat.
Fungsi dan Tanggung Jawab BPD
Anggota BPD memiliki berbagai fungsi penting, termasuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa. Selain itu, BPD berperan sebagai saluran untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi jalannya pemerintahan desa. Dengan demikian, BPD harus menjalankan fungsinya dengan profesional, objektif, dan bertanggung jawab.
- Menampung aspirasi masyarakat
- Menyepakati peraturan desa
- Mengawasi jalannya pemerintahan desa
- Membangun komunikasi dengan pemerintah desa
- Menjalin kemitraan yang baik
Bupati Aneng menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara BPD dan pemerintah desa. “BPD harus menjadi mitra strategis pemerintah desa. Bangun komunikasi yang baik, kedepankan musyawarah dan jangan sampai kepentingan pribadi maupun kelompok mengesampingkan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga meminta para camat untuk terus memperkuat pembinaan, pendampingan, dan koordinasi dengan BPD serta pemerintah desa. Hubungan yang harmonis antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan BPD sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang efektif.
Terlebih lagi, saat ini terdapat 22 desa di Kabupaten Kepulauan Anambas yang sedang mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak. Dalam konteks ini, Bupati mengajak semua pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkades berlangsung.
Menjamin Proses Demokrasi yang Transparan
Bupati Aneng menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme dan netralitas BPD serta semua aparatur desa. Proses demokrasi di tingkat desa harus berjalan dengan jujur, adil, transparan, dan bermartabat. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap suara masyarakat didengar dan dihargai.
Di samping itu, Bupati juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan kebijakan mengenai tunjangan purna tugas bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD. Kebijakan ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah daerah atas pengabdian yang telah diberikan selama ini.
Motivasi untuk Aparatur Desa
Kebijakan tunjangan tersebut diharapkan dapat memotivasi seluruh aparatur untuk terus meningkatkan disiplin, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bupati menekankan agar semua aparatur desa mematuhi jam kerja, menjaga etika, dan memperkuat koordinasi dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan tidak diskriminatif.
- Mematuhi jam kerja
- Menjaga etika dalam pelayanan
- Memperkuat koordinasi antar aparatur
- Menyediakan pelayanan yang cepat
- Menjamin transparansi dalam pelayanan publik
Stabilitas Ekonomi dan Penyediaan Dana Desa
Untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terus berupaya melakukan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setiap bulan. Selain itu, penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) juga diprioritaskan agar penghasilan aparatur desa dan BPD dapat dibayarkan tepat waktu.
Bupati Aneng memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah desa dan kecamatan yang telah berkontribusi dalam percepatan penyaluran Dana Desa. Kabupaten Kepulauan Anambas berhasil meraih peringkat kedua terbaik di Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini, yang merupakan hasil kerja sama berbagai pihak dalam mendukung pembangunan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa.
Membangun Sinergi untuk Kemajuan Bersama
Bupati percaya bahwa dengan kebersamaan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, Kabupaten Kepulauan Anambas akan semakin maju, mandiri, dan sejahtera. Ini menjadi harapan bersama untuk terus berupaya membangun desa yang lebih baik dan lebih demokratis.
Menutup arahannya, Bupati Aneng mengingatkan kepada anggota BPD dan seluruh aparatur desa untuk menjalankan amanah ini dengan penuh integritas. Mereka harus menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.
