DPRD Jatim Resmi Setujui Dua Raperda Inisiatif Terkait Obat Bahan Alam dan Transportasi Aplikasi
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi salah satu instrumen penting dalam pengaturan kebijakan daerah. Di Jawa Timur, baru-baru ini, DPRD setempat telah memberikan persetujuan terhadap dua Raperda inisiatif yang sangat signifikan, yaitu Raperda tentang Obat Bahan Alam dan Raperda mengenai Penyelenggaraan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus 2026, dan diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat serta sektor terkait.
Persetujuan Raperda oleh DPRD Jatim
Persetujuan kedua Raperda tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Jawa Timur, Ariful, yang membacakan rancangan keputusan DPRD. Dalam rapat tersebut, Ariful menegaskan bahwa Raperda tentang Obat Bahan Alam telah disetujui untuk menjadi Raperda inisiatif DPRD, yang berfungsi sebagai regulasi yang mengatur berbagai aspek terkait obat-obatan berbahan alami.
Selain itu, persetujuan serupa juga diberikan untuk Raperda mengenai Penyelenggaraan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi. Dalam hal ini, DPRD Jatim telah menugaskan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk melakukan pembahasan lebih mendalam mengenai kedua Raperda tersebut bersama dengan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Proses Persetujuan yang Transparan
Setelah pembacaan rancangan keputusan, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, meminta persetujuan dari seluruh peserta rapat. Persetujuan ini kemudian dikukuhkan dengan ketukan palu sebagai tanda resmi bahwa kedua Raperda tersebut telah diterima untuk dibahas lebih lanjut.
“Setelah ini, rancangan Perda akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi untuk segera dilakukan pembahasan,” ungkap Sri Wahyuni kepada peserta rapat.
Dorongan untuk Ekosistem Obat Bahan Alam di Jatim
Raperda tentang Obat Bahan Alam dirancang untuk memperkuat ekosistem obat berbahan alami di Jawa Timur. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengembangan bahan baku, dukungan bagi petani tanaman obat, penelitian, pengolahan, hingga perlindungan konsumen. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri herbal di daerah ini.
Bapemperda DPRD Jatim sebelumnya telah melakukan serangkaian pembahasan dan kunjungan kerja untuk memperkuat substansi dari Raperda ini. Dalam proses tersebut, DPRD Jatim juga melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya serta instansi pendidikan tinggi.
Input dari BBPOM
BBPOM memberikan masukan yang sangat berharga terkait dengan standar pengolahan, registrasi, mutu, keamanan, dan pengawasan peredaran obat berbahan alam, mulai dari bahan baku hingga produk akhir. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan dan aman bagi masyarakat.
Anggota Bapemperda DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menekankan bahwa Jawa Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan industri herbal. Oleh karena itu, regulasi daerah yang dihasilkan diharapkan dapat menjembatani koneksi antara petani tanaman obat, industri pengolahan, institusi pendidikan, dan sektor kesehatan.
Pengembangan Riset Biofarmaka
Raperda ini juga diarahkan untuk mendorong pengembangan riset biofarmaka, yang merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan daya saing industri obat berbahan alam di Jawa Timur. Dengan adanya dukungan yang kuat dari regulasi, diharapkan akan muncul inovasi baru dalam bidang pengobatan berbahan alami.
Perlindungan bagi Pengemudi Transportasi Online
Sementara itu, Raperda mengenai Penyelenggaraan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat perlindungan bagi pengemudi transportasi online, konsumen, dan keberlangsungan usaha aplikator. Regulasi ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem transportasi yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Beberapa substansi yang telah dibahas oleh Bapemperda mencakup kepastian tarif, mekanisme potongan oleh aplikator, perlindungan jaminan sosial dan BPJS bagi pengemudi, keringanan pajak, serta sanksi bagi perusahaan aplikasi yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.
Aspirasi para Pengemudi
Ketua Bapemperda DPRD Jatim, Yordan Batara Goa, menegaskan bahwa Raperda ini disusun sebagai respons terhadap aspirasi para pengemudi transportasi berbasis aplikasi di kawasan ini. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat mengurangi kebingungan dan ketidakpastian di kalangan pengemudi mengenai tarif yang berlaku.
Regulasi ini juga diharapkan dapat memperjelas batas tarif atas dan bawah sehingga tidak terjadi perbedaan interpretasi dalam implementasinya. Hal ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.
Relevansi Regulasi dengan Kebijakan Pusat
Pembentukan regulasi daerah ini menjadi semakin relevan setelah pemerintah pusat mengeluarkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur mengenai Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Perpres tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan bagi pengemudi serta pembatasan potongan yang dikenakan oleh aplikator.
Dengan disetujuinya usul prakarsa dalam rapat paripurna, kedua Raperda ini kini memasuki tahap pembahasan lebih lanjut antara Bapemperda DPRD Jatim dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. DPRD berharap proses ini dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Manfaat bagi Masyarakat
Raperda tentang Obat Bahan Alam diharapkan dapat memperkuat sektor kesehatan, penelitian, industri, dan ekonomi berbasis potensi lokal di Jawa Timur. Sementara itu, Raperda mengenai Transportasi Berbasis Aplikasi diharapkan memberikan kepastian dan perlindungan yang lebih baik bagi pengemudi, konsumen, serta pelaku usaha dalam ekosistem transportasi digital.
Kedua Raperda ini merupakan bagian dari upaya DPRD Jawa Timur dalam menghadirkan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat. Melalui langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan serta kepastian hukum di tingkat daerah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
