DPRD Medan Mendorong Penertiban Aset yang Dijual Secara Ilegal dan Tidak Sah
Anggota DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung, mendesak agar Pemerintah Kota Medan segera menuntaskan isu terkait aset daerah yang diduga diperdagangkan secara ilegal. Isu ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kepemilikan aset pemerintah yang seharusnya dikelola dengan baik.
Persoalan Aset yang Terabaikan
Henry Jhon mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah aset tanah milik Pemko Medan yang pengurusannya sudah dimulai sejak tahun lalu, namun hingga kini belum ada titik terang dalam penyelesaiannya. Ini menciptakan kekhawatiran bahwa aset-aset tersebut semakin terabaikan dan berpotensi hilang dari penguasaan pemerintah.
Selain dugaan penjualan aset secara ilegal, DPRD juga mencatat adanya beberapa bidang tanah milik Pemko Medan yang telah dikuasai oleh masyarakat selama hampir dua dekade. Situasi ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap aset daerah dan perlunya langkah tegas untuk mengatasi masalah ini.
Aset yang Dikuasai Masyarakat
Aset yang saat ini dikuasai oleh masyarakat tersebut kini dihuni oleh ratusan kepala keluarga. Keberadaan mereka telah mengubah lahan tersebut menjadi kawasan permukiman yang kumuh, yang berpotensi menimbulkan masalah sosial dan kesehatan bagi masyarakat sekitar.
“Selama kurang lebih 20 tahun, lahan ini telah dikuasai oleh ratusan kepala keluarga. Lokasi tersebut menjadi sumber berbagai penyakit dan kondisi permukiman yang tidak layak huni,” tegas Jhon saat memberikan interupsi dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, yang dihadiri oleh Walikota Medan serta Organisasi Perangkat Daerah lainnya, pada Senin (24/8/2026).
Kewajiban Pemko Medan dalam Penanganan Kawasan Kumuh
Jhon menegaskan bahwa penanganan kawasan kumuh merupakan bagian dari komitmen yang telah disepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan untuk periode 2024-2029. Oleh karena itu, ia meminta Pemko Medan untuk segera mengambil tindakan nyata dalam memperbaiki kondisi permukiman kumuh tersebut.
Penanganan kawasan tersebut juga harus diintegrasikan dengan program penataan sungai, yang mencakup rencana relokasi masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi warga Medan.
Urgensi Penyelesaian Masalah Aset
DPRD mengingatkan bahwa dengan tersisa waktu tiga tahun masa pemerintahan, masalah ini tidak bisa ditunda lebih lama lagi. “Kita tidak ingin di akhir masa jabatan wali kota ini, persoalan ini tetap menggantung,” tambahnya dengan tegas.
Permasalahan Perizinan Bangunan Gedung
Selain isu aset daerah, Jhon juga menyoroti masalah terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang masih menjadi keluhan di kalangan masyarakat. Sebagai anggota DPRD, ia mengaku menerima banyak informasi dari masyarakat mengenai perbedaan biaya pengurusan PBG untuk bangunan yang seharusnya memiliki kondisi yang setara.
“Ada bangunan dua tingkat yang biayanya mencapai Rp13 juta, sementara satu tingkat dengan luas tanah yang sama bisa mencapai Rp20 juta, bahkan ada yang sampai Rp34 juta. Ada pula pengurusan yang tidak kunjung selesai,” ungkapnya. Ketidakkonsistenan dalam biaya dan lama proses perizinan ini menjadi masalah serius yang perlu segera ditangani.
Pentingnya Kajian Khusus untuk PBG
Jhon berpendapat bahwa masalah PBG perlu ditangani secara khusus karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan juga berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah. Proses perizinan yang rumit dan tidak transparan dapat membuat masyarakat enggan untuk mengurus izin dan memenuhi kewajiban mereka.
Kondisi ini juga dapat menghambat investasi lokal, di mana investor mungkin akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal mereka jika proses perizinan di Kota Medan dianggap tidak efisien dan tidak memberikan kepastian.
Prioritas Pembenahan PBG oleh Pemko Medan
Oleh karena itu, Jhon meminta Pemko Medan untuk menjadikan pembenahan PBG sebagai salah satu prioritas utama. Ia bahkan membuka kemungkinan untuk membentuk panitia khusus (pansus) yang akan membahas masalah PBG jika diperlukan.
“Jika perlu, kita bisa membentuk pansus khusus untuk memastikan urusan PBG ini menjadi lebih sederhana, cepat, dan jelas dalam hal biaya, sehingga semua pendapatan masuk ke kas daerah,” ujarnya dengan tegas.
Pengawasan dan Tindak Lanjut Rekomendasi
Jhon juga menekankan bahwa segala rekomendasi yang telah disampaikan melalui pansus harus diikuti dengan tindakan nyata, bukan sekadar diskusi di meja rapat. Pimpinan DPRD diharapkan dapat memastikan bahwa fungsi pengawasan berjalan maksimal dengan melibatkan Inspektorat Kota Medan untuk memantau tindak lanjut dari setiap rekomendasi.
“Setiap rekomendasi harus jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana perkembangan penyelesaiannya,” tambahnya. Hal ini penting agar semua rekomendasi tidak hanya menjadi wacana, tetapi dapat diimplementasikan dengan baik.
Menjamin Akuntabilitas dalam Pengelolaan Aset dan PBG
“Kita tidak ingin hanya menjadi omong kosong, perintah di sini dan di sana, namun tidak ada tindakan nyata. Ini adalah bagian dari fungsi pengawasan kita yang harus dilaksanakan dengan baik,” pungkasnya.
Jhon berharap agar pengawasan yang dilakukan secara berkala dapat memastikan bahwa seluruh rekomendasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), aset daerah, dan PBG dilaksanakan dengan baik oleh Pemko Medan. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan pemerintahan tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi dapat membawa perubahan yang nyata bagi masyarakat Kota Medan.
