Peningkatan anggaran dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026 menjadi fokus utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur. Mereka menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap alokasi dana tidak hanya terserap, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan program yang tepat dan terencana, diharapkan manfaat dari P-APBD dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pentingnya Peningkatan P-APBD 2026
DPRD Jatim, melalui anggotanya, mengingatkan bahwa tujuan dari peningkatan anggaran bukan sekadar mencapai angka serapan yang tinggi. Dewanti Rumpoko, anggota dari Fraksi PDIP, menegaskan bahwa pekerjaan yang selesai serta manfaat yang diterima oleh masyarakat adalah yang paling penting. Hal ini menjadi indikator keberhasilan dari pelaksanaan P-APBD 2026.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang ditambahkan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat, bukan sekadar angka di kertas,” ujarnya di sebuah acara di Surabaya.
Tantangan dalam Pelaksanaan P-APBD 2026
Terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan P-APBD 2026, terutama terkait waktu yang semakin mendekat. Dengan hanya tersisa sekitar empat bulan untuk merealisasikan program-program tersebut, Pemprov Jatim dituntut untuk mempersiapkan teknis dan perencanaan secara matang. Penambahan anggaran sebesar Rp1,235 triliun yang dialokasikan untuk sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan tidak hanya berujung pada peningkatan pagu belanja semata.
Fokus pada Sektor Pekerjaan Umum
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pekerjaan umum, khususnya di bidang Sumber Daya Air (SDA). Dewanti mengungkapkan bahwa hingga saat ini, realisasi anggaran untuk sektor ini baru mencapai 42,88 persen. Dari total 44 paket pekerjaan yang direncanakan, hanya delapan paket yang telah selesai, sementara 36 paket lainnya masih memerlukan penyelesaian yang segera.
Perhatian terhadap Infrastruktur di Madura
Di samping itu, Dewanti juga menyoroti perlunya perhatian lebih dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Madura. Dengan tambahan anggaran sekitar Rp922,54 miliar untuk PU Bina Marga, realisasi yang baru mencapai 56,82 persen menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kebutuhan infrastruktur di daerah seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep sangat mendesak dan harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan program.
- Pembangunan jembatan dan jalan yang menghubungkan antar daerah
- Peningkatan aksesibilitas terhadap fasilitas umum
- Pengembangan sistem drainase yang baik
- Pembangunan sarana sanitasi yang memadai
- Program peningkatan kualitas air bersih
Masalah Kawasan Kumuh
Selain fokus pada infrastruktur, DPRD Jatim juga menyoroti masalah kawasan kumuh yang mencapai luas sekitar 6.497,76 hektare. Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) perlu diintegrasikan dengan penyediaan fasilitas sanitasi, akses air minum, dan sistem drainase yang baik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh dapat memperoleh lingkungan yang lebih layak dan sehat.
Persiapan Program dan Penggunaan Anggaran
Dewanti juga mengingatkan bahwa setiap tambahan anggaran yang diterima tidak boleh dipaksakan untuk diserap apabila program-program tersebut belum siap secara teknis. Keberhasilan dari P-APBD 2026 harus diukur tidak hanya dari seberapa besar persentase serapan anggaran, tetapi lebih kepada dampak yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dicanangkan telah melalui proses perencanaan yang matang dan siap untuk dilaksanakan,” tegasnya.
Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas P-APBD
Agar P-APBD 2026 dapat berjalan secara efektif, beberapa strategi perlu diterapkan oleh Pemprov Jatim dan seluruh OPD terkait. Pertama, adalah melakukan evaluasi secara berkala terhadap setiap program yang berjalan. Dengan cara ini, setiap kendala dapat diidentifikasi dan diatasi dengan cepat.
Penguatan Kolaborasi antar OPD
Kedua, penguatan kolaborasi antar OPD juga menjadi kunci. Setiap perangkat daerah harus saling berkoordinasi dan membangun sinergi untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini akan memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Peran Masyarakat dalam Pengawasan
Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran juga sangat penting. Masyarakat perlu dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pembangunan di daerahnya. Dengan cara ini, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran dapat terjaga dengan baik.
Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan anggaran juga harus terus digalakkan. Sosialisasi mengenai program-program yang ada dan bagaimana cara masyarakat dapat berkontribusi dalam proses pengawasan menjadi sangat krusial. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek dalam pembangunan daerah.
Kesimpulan
Peningkatan P-APBD 2026 merupakan langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemprov Jatim guna memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, kolaborasi antar OPD, serta partisipasi masyarakat, diharapkan setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Diharapkan, setiap program yang dilaksanakan tidak hanya menjadi angka di laporan, tetapi dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Jawa Timur.
