Kasus SPPD DPRD Pangkalpinang, Feri Sardani Siap Pertanggungjawabkan Semua Aspek

Kasus dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas (SPPD) di DPRD Kota Pangkalpinang sedang menjadi sorotan serius. Tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Pangkalpinang berupaya mendalami masalah ini dengan teliti. Melibatkan sejumlah anggota DPRD, termasuk Feri Sardani, proses penyelidikan ini tidak hanya menyangkut transparansi anggaran, tetapi juga akuntabilitas publik terhadap penggunaan dana negara.

Penyidikan yang Berlangsung Intensif

Pada Selasa, 7 April 2026, Feri Sardani, anggota DPRD dari Fraksi Golkar, dan rekan sejawatnya, Andi, tampak memenuhi panggilan penyidik. Ini adalah langkah yang diambil untuk memberikan klarifikasi mengenai penggunaan anggaran perjalanan dinas yang dipertanyakan.

Setelah menjalani pemeriksaan, Feri Sardani memberikan pernyataan kepada awak media yang menunggu di luar. Dalam keterangannya, ia menunjukkan sikap kooperatif dengan menghadiri undangan dari Kejaksaan Negeri Pangkalpinang untuk memberikan keterangan yang diperlukan.

Kooperatif dalam Proses Klarifikasi

Feri menjelaskan bahwa ia telah memberikan penjelasan yang mendetail mengenai kegiatan serta administrasi anggaran perjalanan dinas yang bersangkutan. Ia menegaskan, “Saya telah menyampaikan segala hal teknis kepada penyidik dengan cara yang objektif dan proporsional. Insya Allah, semuanya dapat dipertanggungjawabkan.”

Ketika ditanya tentang durasi pemeriksaan, Feri menyebutkan bahwa ia sempat menunggu sebelum sesi tanya jawab dimulai. Dalam proses ini, penyidik mengajukan serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan dan administrasi perjalanan dinas.

• Jumlah pertanyaan yang diajukan: sekitar 17
• Topik pertanyaan: kegiatan dan administrasi anggaran
• Pelaksanaan: berlangsung dalam suasana profesional

Partisipasi Anggota DPRD Lainnya

Selain Feri, Andi, anggota DPRD dari Fraksi PAN, juga memberikan keterangan kepada penyidik mengenai penggunaan anggaran perjalanan dinas untuk tahun anggaran 2024 hingga 2025. Ia mengungkapkan bahwa jumlah pertanyaan yang diajukan oleh penyidik cukup banyak, namun ia merasa telah menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan memadai.

“Pertanyaannya cukup banyak. Alhamdulillah, semuanya sudah saya jawab,” ungkap Andi dengan percaya diri. Pernyataan ini menegaskan komitmen anggota DPRD untuk berkontribusi dalam upaya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Pemeriksaan Anggota DPRD Lainnya

Pada Senin, 6 April 2026, mantan anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, juga hadir untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Ia datang dengan mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) lengkap dengan atribut jabatan sebagai Wakil Wali Kota Pangkalpinang.

Sejauh ini, Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah memeriksa sebanyak 23 anggota DPRD terkait dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas ini. Proses penyidikan diharapkan dapat mengungkap secara komprehensif segala bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi.

Proses Penyidikan yang Berkelanjutan

Penyidikan ini masih berlangsung dan menjadi perhatian publik. Masyarakat berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan transparan dan akuntabel. Setiap pihak yang terlibat diharapkan dapat memberikan keterangan yang jujur dan lengkap agar proses hukum dapat berjalan dengan baik.

Dalam konteks ini, penting untuk menjaga integritas lembaga legislatif dan memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Hal ini juga menjadi momentum bagi DPRD untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam penggunaan anggaran di masa mendatang.

Peran Media dan Publik

Partisipasi media dalam memantau perkembangan kasus ini sangat penting. Melalui pemberitaan yang objektif, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan transparan mengenai jalannya penyidikan. Selain itu, dukungan dari publik juga diperlukan untuk mendorong penyelesaian kasus ini secara profesional.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dari masyarakat dan media, diharapkan setiap tindakan penyimpangan anggaran dapat diminimalisir di masa mendatang. Ini adalah langkah penting menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan.

Kesimpulan

Kasus dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas di DPRD Kota Pangkalpinang menunjukkan betapa pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Proses penyidikan yang sedang berlangsung diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Semua anggota DPRD yang dipanggil untuk memberikan keterangan menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk mendukung penyelidikan ini. Semoga proses ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan integritas lembaga legislatif ke depannya.