Proyek pembangunan Puskesmas Percontohan di Desa Poh, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, menjadi sorotan publik setelah terungkapnya sejumlah masalah yang menghambat kemajuan proyek tersebut. Meskipun didanai dengan anggaran yang signifikan, mencapai Rp7,5 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Tahun 2026, kondisi di lapangan menunjukkan kemajuan yang sangat minim. Banyak pihak kini mempertanyakan kelanjutan proyek ini, terutama setelah mundurnya pihak Kejaksaan dari tim pendampingan yang seharusnya mengawasi jalannya proyek.
Kondisi Terkini Proyek Puskesmas Poh
Pada Kamis, 29 Oktober 2026, tim media melakukan investigasi ke lokasi proyek dan menemukan kondisi bangunan yang sangat memprihatinkan. Proyek ini, yang seharusnya rampung pada Desember 2026, kini terancam tidak dapat memenuhi tenggat waktu yang ditentukan. Dengan progres fisik yang hanya mencapai tahap awal pengerjaan struktur kolom lantai dasar, terlihat jelas bahwa material yang digunakan tidak terkelola dengan baik dan banyak yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Progres Pengerjaan yang Terhambat
Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, progres fisik bangunan sangat jauh dari harapan. Hanya sebagian kecil dari struktur yang berhasil diselesaikan, sementara material yang seharusnya disiapkan untuk tahap berikutnya tampak tidak memadai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kualitas bangunan yang mungkin akan dihasilkan jika proyek ini diteruskan tanpa pengawasan yang ketat.
- Proyek berada di tahap awal pengerjaan kolom lantai dasar.
- Material yang digunakan tidak sesuai standar.
- Pengerjaan tidak terkontrol dengan baik.
- Anggaran yang dialokasikan cukup besar, namun tidak sebanding dengan progres.
- Pengawasan yang lemah menjadi salah satu penyebab utama keterlambatan.
Dilema di Antara Melanjutkan atau Menghentikan Proyek
Saat ini, pihak terkait berada dalam posisi dilematis. Melanjutkan proyek dapat mengakibatkan kualitas bangunan yang buruk akibat pengawasan yang tidak memadai. Namun, jika proyek dihentikan, risiko bangunan akan mangkrak menjadi ancaman nyata. Hal ini membuat masyarakat setempat semakin khawatir mengenai masa depan fasilitas kesehatan yang seharusnya memberikan layanan prima bagi mereka.
Mundurnya Kejaksaan dari Tim Pendampingan
Situasi semakin memburuk dengan mundurnya pihak Kejaksaan dari tim pendampingan proyek. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawasan dan akuntabilitas proyek. Warga Desa Poh pun mendesak Inspektorat untuk segera turun tangan dan memeriksa berbagai kejanggalan yang terjadi di lapangan. Mereka khawatir, jika tidak ada tindakan tegas, proyek ini akan berujung pada kegagalan yang merugikan masyarakat dan negara.
Suara Warga Desa Poh
Dalam sesi wawancara di lokasi proyek, seorang pemuda desa menyampaikan kekecewaannya terhadap pelaksanaan proyek. Ia menunjuk pada kontraktor yang diduga berasal dari luar Kabupaten Banggai, yang membawa material dari daerah lain tanpa mempertimbangkan tenggat waktu penyelesaian kontrak. Hal ini menambah keraguan akan kemampuan kontraktor dalam menyelesaikan proyek tepat waktu.
Kekhawatiran Terhadap Pelayanan Kesehatan
Pemuda tersebut juga mengekspresikan kekhawatirannya tentang dampak dari keterlambatan ini terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Jika proyek terpaksa dihentikan karena wanprestasi, masyarakat mungkin harus bergantung pada fasilitas darurat yang sangat terbatas, seperti Puskesmas Pembantu (Pustu) yang tidak memadai untuk melayani kebutuhan kesehatan mereka.
- Risiko wanprestasi dapat mengakibatkan fasilitas tidak berfungsi.
- Ketergantungan pada Puskesmas Pembantu yang terbatas.
- Warga membutuhkan fasilitas kesehatan yang memadai.
- Proyek terancam gagal jika tidak ada tindakan tegas.
- Pengawasan yang lemah menjadi akar masalah utama.
Peran Pihak Terkait dalam Menyelesaikan Masalah
Pemuda tersebut menegaskan bahwa masalah ini tidak hanya disebabkan oleh pihak penyedia jasa, tetapi juga oleh lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Dengan kontrak dimulai pada Agustus dan pekerjaan dimulai pada September, kondisi proyek yang kini berada di penghujung Oktober menunjukkan bahwa pencapaian yang diharapkan semakin sulit dicapai. Keterlambatan ini harus direspons secara serius oleh pihak instansi teknis dan aparat penegak hukum.
Pentingnya Pengawasan Ketat
Masyarakat Desa Poh kini menuntut tindakan tegas dari pihak berwenang agar proyek kesehatan ini tidak berakhir sebagai kegagalan yang merugikan negara dan hak dasar masyarakat. Mereka berharap, dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan tindakan tegas dari Inspektorat, proyek ini bisa kembali ke jalur yang benar dan memenuhi harapan masyarakat akan fasilitas kesehatan yang memadai.
Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan secara transparan dan akuntabel. Pengawasan yang ketat dan keterlibatan masyarakat dalam proses ini dapat menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran serta memastikan bahwa proyek Puskesmas Poh dapat diselesaikan sesuai dengan harapan semua pihak.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, harapan untuk melihat proyek Puskesmas Poh berdiri sebagai fasilitas kesehatan yang memadai masih ada. Namun, semua itu bergantung pada kerjasama semua pihak, termasuk pemerintah, kontraktor, dan masyarakat. Hanya dengan komitmen bersama, proyek ini bisa menjadi kenyataan dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Desa Poh dan sekitarnya.
