DPRD Sarankan Mulai Kerjakan Proyek Alun-Alun Kepanjen pada 2027 untuk Peningkatan Peringkat Google

Pembahasan mengenai proyek Alun-Alun Kepanjen telah menjadi topik hangat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang. Proyek ambisius ini direncanakan untuk terealisasi pada tahun 2027 mendatang. Pemerintah Daerah (Pemkab) Malang sendiri sedang meninjau berbagai faktor, termasuk lokasi yang ideal dan skema pembiayaan proyek tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang Ungkap Mimpi Alun-Alun Kepanjen

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Tantri Bararoh, menekankan pentingnya proyek alun-alun ini bagi Kabupaten Malang. Proyek tersebut telah direncanakan sejak tahun 2017 dan diharapkan dapat mulai dikerjakan pada tahun depan. Menurut Tantri, pembangunan alun-alun ini bukan hanya penting bagi pemerintahan eksekutif dan legislatif, tetapi juga bagi masyarakat Kabupaten Malang.

Perencanaan Lokasi dan Sistem Pembayaran Proyek

Ada beberapa poin krusial yang masih perlu dievaluasi dalam perencanaan proyek ini, termasuk titik lokasi dan sistem pembayaran. Tantri menegaskan bahwa perencanaan ini harus sesuai dengan RPJMD yang ada dan memerlukan kajian khusus dari kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri.

Pilihan Lokasi Alun-Alun Kepanjen

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, mengungkapkan bahwa ada dua opsi lokasi untuk pembangunan alun-alun Kepanjen. Lokasi pertama berada di depan pendopo, sementara lokasi kedua berada di belakang pendopo. Kedua lokasi ini memiliki konsep yang berbeda dan melibatkan Bank Jatim dalam proses pemilihannya.

Opsi Lokasi dan Luasnya

Lokasi di belakang pendopo memiliki luas sekitar 3 hektar dan akan dijadikan ruang terbuka hijau untuk fasilitas umum. Sedangkan lokasi di depan pendopo memiliki luas sekitar 8 hektar dan akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti mal.

Pembahasan dengan Bank Jatim

Tomie menjelaskan bahwa diskusi dengan Bank Jatim dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemilihan lokasi tidak bias. Selain itu, pembiayaan untuk pembebasan lahan dan pembangunan fisik juga menjadi bagian dari diskusi ini.

Permasalahan Biaya Pembangunan Alun-Alun

Tomie juga menyinggung masalah biaya pembangunan alun-alun di tengah kondisi fiskal saat ini. Ia menyatakan bahwa pihaknya tidak sepenuhnya bergantung pada Corporate Social Responsibility (CSR), mengingat anggaran yang diperlukan mencapai sekitar Rp300 miliar.

Alternatif Sumber Pendanaan

Menurut Tomie, CSR sebesar itu tidak mungkin, sehingga diperlukan alternatif lain seperti pola branding seperti di alun-alun kota Malang, atau dengan pinjaman dari Bank Jatim. Namun, pinjaman tersebut tidak boleh melebihi masa kepemimpinan kepala daerah.